BAB III
TERBENTUKNYA NEGARA
KEBANGSAAN INDONESIA
A.
Politik etis dan munculnya
Golongan Terpelajar Indonesia
Pemerintah Belanda memulai Politik
Etis itu pada tahun 1900-an yang ditandai oleh pengangkatan J.B Van Heutsz,
sebagai Gubernur Jenderal (1904-1909) dengan penasehatnya Prof. C. Snouck
Hurgronye, seorang ahli budaya dan agama yang terkenal.
1.
Trilogi Politik
Etis
Isi Politik etis, sebagaimana yang dikemukakan Van Deventer merupakan
Trilogi, yaitu irigasi (pengairan), emigrasi / transmigrasi (perpindahan
penduduk dari satu pulau kepulau yang lain), dan edukasi (pendidikan).
Politik balas
budi yang dicerminkan dalam trilogi Politik Etis itu, menuru Van Deventer
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Rakyat Indonesia hidup
bertani, pemerintah Belanda harus membangun sarana irigasi.
b. Rakyat Indonesia masih
terbelakang, maka pemerintah harus menyebarluaskan penyelenggaraan pendidikan.
c. Sehubungan dengan
diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, rakyat Indonesia tidak
leluasa lagi memperluas lahan pertaniannya di Jawa, karena itu pemerintah harus
menyelenggarakan program ransmigrasi dari Jawa ke luar Jawa.
Sejak itu pemerintah Belanda
memperogramkan penyebarluasan pendidikan, membangun sarana irigasi, dan tahun
1905 sejumlah orang Jawa dipindahkan keluar Jawa, antara lain ke Lampung dan
Deli, Sumatra Timur.
Sebenarnya gagasan Politik Etis yang
dicetuskan oleh Van Deventer sangat ideal. Apalagi dengan adanya prinsip
mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Namun pada prakteknya dilapangan,
penyelenggaraan Politik Etis diselewengkan oleh pemerintah Belanda seiring
dengan kepentingan kolonial Belanda di Indonesia. Penyelewengan itu sebagai
berikut :
a. Pendidikan yang dilaksanakan
hanyalah pendidikan tingkat rendah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan
akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau peleyan-pelayan yang bisa membaca.
Memeng kemudian dibuka sekolah-sekolah menengah, tetapi kebanyakan orang
pribumi tidak mampu menikmatinya karena biayanya mahal.
b. Irigasi hanya dibangun
didaerah-daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda,dan
c. Transmigrasi ke luar Jawa,
khususnya di Sumatera, hanya dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha
Barat di luar Jawa memperoleh tenaga kerja.
Dengan demikian Politik Etis yang dilancarkan Van Deventer gagal dalam praktik
dilapangan karena pemerintah Belanda tidak memiliki itikad baik untuk
menyejahterakan pribumi.
2.
Edukasi dan
masa depan Indonesia
Politik Etis yang dicetuskan kaum etis dalam prakteknya telah
diselewengkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi bangsa Indonesia tetap
memperoleh keuntungan. Program edukasi yang dilaksanakan oleh Belanda mampu
menumbuhkan golongan terpelajar di Indonesia.
Begitu program Politik Etis mulai dilaksanakan, dibukalah
sekolah-sekolah. Untuk anak-anak bumi putera kalangan bawah didirikan Sekolah
Dasar Bumi Putra kelas dua (de Tweede Klasse), sekolah yang lama pendidikannya
lima tahun ini biayanya sangat mahal. Untuk anak bumi putra kelas menengah
didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra Kelas Satu (de Eerste Klasse), sekolah ini lama
pendidikannya juga lima tahun. Namun, karena Van Heutsz dinilai kurang bermutu
dalam bahasa Belanda, maka masa belajarnya diangkat menjadi enam tahun. Untuk
anak Eropa didirikan sekolah khusus, yaitu ELS (Europese Lagere School).
B. Muncul dan berkembangnya Organisasi Pergerakan
Pendidikan ternyata menghasilkan kaum
intelektual (kaum cerdik pandai / berwawasan luas) di Indonesia. Kaum
intelektual menumbuhkan nasionalisme yang diwujudkan dalam berbagai pergerakan
nasional yang modern.
1. Boedi Oetomo
(BO)
Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali
berdiri adalah Boedi Oetomo. Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa dookter pribumi
( Stovia) di Jakarta pada tanggal 20 mei 1908. Para tokoh organisasi ini adalah
Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Ario Trikusumo.
Pada tanggal 3-5 oktober 1908 Boedi Oetomo
melaksanakan kongres pertama di Yogyakarta, hasil keputusan kongres sebagai
berikut:
a. Boedi Oetomo tidak mengadakan
kegiatan politik, tetapi kegiatan pendidikan dan budaya.
b. Ruang gerak Boedi Oetomo
dibatasi hanya untuk pulau Jawa, Madura, dengan pusat kegiatan di Yogyakarta.
c. Raden Tumenggung Tirtokusumo,
Bupati Karanganyar di angkat sebagai ketua.
2. Sarekat Islam
(SI)
Organisasi ini merupakan pengembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI)
yang didirikan pada tahun 1909 di Jakarta atas prakarsa dari R.M.
Tirtoadisuryo. Tujuan utama SDI untuk membela kepentingan para pedagang
Indonesia dari ancaman saingan dengan para pedagang Cina.
Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongres pertama di Surabaya. Kongres
itu menetapkan keputusan sebagai berikut :
a. Sarekat Islam bukan Partai
Politik
b. Sarekat Islam tidak melawan
pemerintah Hindia Belanda
c. Haji Oemar Said Cokroaminoto
dipilih menjadi ketua Sarekat Islam
d. Kota Surabaya ditetapkan
menjadi pusat kegiatan Sarekat Islam
3. Indische Partij
(IP)
Indische Partij didirikan di Bandung
pada tahun 1912. Para pendirinya dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, yaitu
E.F.E Douwes Dekker (Danu Dirjo Setia Budi), R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki
Hajar Dewantara), dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
IP merupakan organisasi politik murni
yang pertama kali didirikan. Pergerakan ini berdasarkan nasionalisme
(kebangsaan) Hindia (sebutan Indonesia saat itu). Hindia adalah setiap orang
yang dilahirkan, dibesarkan di Hindia dan mengakui Hindia sebagai tanah airnya.
Adapun tujuan IP ada dua hal, yaitu dalam jangka pendek mempersatukan seluruh
bangsa Hindia. Dan dalam jangka panjang mencapai Hindia merdeka.
4. Perhimpunan
Indonesia (PI)
Pada tahun 1908 sejumlah pelajar Indonesia di negeri Belandamendirikan
suatu organisasi yang bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).
Didirikannya perkumpulan ini bertujuan kekeluargaan semata-mata karena merasa
senasib sepenanggungan di perantauan. Sebagai media komunikasi dan penyebar
luas ujuan oraganisasi maka pada tahun 1916 diterbitkan majalah dengan nama
Hindia Putra.
Karena kiprah PI dianggap mengancam stabilitas politik, pemerintah
Belanda melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para tokoh PI. Mereka yang
ditangkap diajukan ke pengadilan Den Haag pada tahun 1928 adalah Hatta, Nazir
Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo.
5. Partai Komunis
Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia berdiri pada tahun 1920, dengan Semaun sebagai
ketuanya. PKI merupakan pegembangan dari Indische Sociaal Democratische
Vereeniging (ISDV), suatu organisasi yang berpaham Marxis yang didirikan di
Semarang pada tahun 1913 oleh Hendriek Sneevliet, seorang sosialis Belanda.
Dalam perjuangannya, PKI menggunakan
strategi garis komunis internasional, yaitu dengan melakukan penyusupan kedalam
tubuh partai-partai lain. Tujuannya agar organisasi lain terpecah belah dan
anggotanya beralih menjadi anggota PKI, sehingga kelak mereka dapat membentuk
negara Komunis. Salah satu organisasi yang disusupi PKI adalah Sarekat Islam.
6. Partai Nasional
Indonesia (PNI)
PNI merupan perkembangan dari kelompok belajar (Algemeene Studie Club).
Rapat yang dihadiri Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Suyudi, dan beberapa mantan
anggota Perhimpunan Indonesia, diantaranya adalah Iskaq Cokroadisuryo,
Budiarto, dan Sunario, berhasil membentuk organisasi pergerakan baru yang
dinamakan Partai Nasional Indonesia.
PNI sangat terpengaruh oleh PI, tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia.
Ideologi partai dikenal dengan istilah marhaenisme, yaitu suatu ideologi
kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera yang merata.
Adapun perjuangan PNI didasarkan pada triologi perjuangan, yaitu kesadaran
nasional, kemauaan nasianal, dan perbuatan nasional.
7. Organisasi-Organisasi
Pergerakan setelah PNI
Setelah Soekarno dipenjara, PNI dibubarkan. Selanjutnya, para tokoh PNI
berusaha menggalang bekas anggota PNI untuk membentuk organisasi pergerakan
baru. Sartono, salah seorang mantan tokoh PNI, membentuk Partai Indonesia
(Partindo), sedangkan Moh. Hatta dan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional
Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PNI-Baru.
Partindo dan PNI-Baru melanjutkan perjuangan dan cita-cita PNI untuk
menumbuhkan semangat nasionalisme dikalangan rakyat. Hanya cara perjuangannya
yang beda. Partindo menitikberatkan pada pembentukan organisasi massa,
sedangkan PNI-Baru lebih menekan pada pendidikan politik dan sosial.
8. Sumpah Pemuda
Seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia,
kaum muda pun memunculkanorganisasi pemuda. R. Satiaman, Kadarman, dan Sunardi
mendirikan Tri Koro Dharmo pada tanggal 7 Maret 1915, di Jakarta. Tujuan
utamanya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin di kemudian hari.
Dalam kongres yang bertema Indonesia Bersatu dihadiri oleh para utusan
pemuda dari berbagai daerah. Mereka setuju untuk mengembangkan persatuan pemuda-pemuda
Indonesia sebagai suatu bangsa. Rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan
golongan, bahasa, maupun agama. Tetapi kongres pemuda I dini dinilai kurang
berhasil karena sifat kedaerahan masih melekat pengaruhnya. Oleh karena itu,
lalu diadakan Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 di
Jakarta.
Kongres ini berjalan sukses. Pada terakhir kongres, tanggal 28 Oktober
1928, para pemuda membuat pernyataan politik bersama tentang persatuan bangsa.
Pernyataan politik itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.
Adapun bunyi pernyatan politik yang wajib diterima sebagai asas oleh setiap
organisasi kepemudaan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Kami putra dan putri
Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.
2. Kami putra dan putri
Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri
Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
C.
Menuju Negara Kebangsaan
Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, merupakan keputusan
atau tekad bulat politik perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini tidak
dirancang atau disodorkan oleh bangsa Jepang. Tentara Jepang memang masih ada
di Indonesia, tetapi dalam keadaan kalah perang dan harus tunduk kepada
pemerintahan Sekutu. Salah satu tugas tentara Jepang adalah menjaga situasi di
Indonesiatanpa perubahan apapun.
1.
Golongan Muda
Menghadapi Situasi
a. Hikmah kemunduran Perang
Jepang
Memasuki tahun 1945, posisi Jepang dalam menghadapi Sekutu semakin tidak menguntungkan.
Tanda-tanda bahwa kelak Jepang akan kalah perang sudah mulai tampak sejak tahun
sebelumnya. Pendaratan Sekutu pada bulan April 1944, telah mengancam kedudukan
Jepang di Indonesia. Untuk mempertahankan diri, Jepang tidak ada cara lain
kecuali dengan meningkatkan bantuan kekuatan dari rakyat Indonesia. Agar usaha
itu lancar, melalui Perdana Menteri Koiso Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi
Indonesia di kemudian hari.
b. Menyerahnya Jepang dan
keinginan Golongan Muda
Pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintah Jepang telah menyetujui untuk
menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada saat bersamaan Soekarno-Hatta tiba
kembali di Jakarta dari perjalanannya ke Saigon.
Desas-desus menyerahnya Jepang benar-benar meningkatkan ketegangan
dikalangan pemuda. Mereka tidak menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan
oleh PPKI buatan Jepang. Untuk kepentingan itu, pada malam hari tanggal 15
Agustus 1945, beberapa pemuda mendatangi Hatta. Anak buar Syahrir dan para
pemuda dari Asrama Menteng 13, juga melakukan penekanan terhadap Soekarno.
c. Tanggapan Soekarno-Hatta
Pikiran dan keinginan pemuda di dalam menanggapi situuasi seperti
diuraikan di atas, menimbulkan konflik dengan para pemimpin nasionalis. Konflik
terutama terjadi dengan Soekarno-Hatta. Kedua tokoh besar itu juga berfikir
secepat mungkin kemerdekaaan harus diproklamasikan. Namun dalam beberapa hal,
mereka tidak dapat menyetujui cara-cara yang di usulkan oleh para pemuda.
2.
Peristiwa
Rengasdengklok dan Perumusan Naskah Proklamasi
a.
Golongan Muda Menyandera Soekarno-Hatta
Sakit hati atas amarah Soekarno-Hatta, pemuda mengambil tindakan yang
lebih nekat. Malam hari tanggal 15 Agustus 1945, dibawah pimpinan Soekarni dan
Chaerul Saleh, para pemuda memutuskan untuk menyandera Soekarno-Hatta. Ikut
serta disandera adalah Fatmawati (Istri Soekarno) dan Guntur Soekarno Putra.
Para penyandera membawa mereka ke Rengasdengklok, kota kecil dibagian timur
laut jakarta.
b.
Peranan Laksamana Maeda Tadashi
Peranan Maeda dalam peristiwa sekitar proklamasi cukup besar. Drama penyanderaan
mungkin tidak akan berakhir pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, jika Maeda
tidak berinisiatif untuk mencarinya. Setelah diketahui kedua tokoh itu berada
di Rengasdengklok, ia menyuruh Soebardjo untuk menjemputnya. Setelah kembali
dari Rengasdengklok sidang PPKI segera dilangsungkan.
c.
Perumusan Naskah Proklamasi
Rapat dirumah
Maeda pada tengah malm tanggal 16 Agustus 1945 merupakan agenda PPKI. Para
pemuda juga diundang untuk datang, diharapkan mereka dapat bergabung untuk
menyusun kalimat Proklamasi yang akan dibacakan esok harinya. Setelah melalui
peroses yang panjang dengan berbagai perbedaan pendapat, akhirnya pembacaan
teks Proklamasi diputuskan akan dilakukan di rumah Soekarno. Waktunya juga
telah ditentukan, yaitu pukul 10.00.
3.
Proklamasi
Kemerdekaan dan Tindak Lanjutnya
a. Peristiwa Besar di Pegangsaan
Timur
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah peristiwa besar. Setelah
melalui perjalanan yang panjang dan tidak jarang diwarnai dengan serangkaian
konflik, akhirnya pergerakan nasional membuahkan hasil. Baik Golongan Tua
maupun Golongan Muda yang memiliki andil. Keduanya saling jalin, satu dan
lainnya saling melengkapi. Peristiwa besar yang dinanti telah tiba, bangsa
Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa besar itu memilikin makna yang lebih besar lagi. Betapa tidak,
Proklamasi Kemerdekaan sebuah bangsa dilakukan dirumah pribadi di Jalan
Pegangsaan timur 56, jakarta, tempat keluarga Soekarno tinggal, menjadi saksi
sejarah keagungan bangsa Indonesia pada saat itu.
b. Mengupayakan Kelengkapan
Sebuah Negara
Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa bersejarah, namun tanpa tindak
lanjut yang jelas, peristiwa itu tidak akan banyak berarti. Tindakan yang harus
segera dilakukan adalah membentuk lembaga pemerintahan. Untuk tujuan itu perlu
pedoman dasar yang tegas berupa Konstitusi (Undang-Undang Dasar). Konstitusi
mutlak diperlukan oleh suatu negara merdeka yang berdaulat penuh, apalagi jika
ingin menumbuhkan demokrasi.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan UUD yang terdiri
atas pembukaan, batang tubuh (37 Pasal), aturan peralihan (4 Pasal), dan aturan
tambahan (2 Pasal), disetai penjelasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar