Selasa, 03 April 2012

SEJARAH KELAS XI IPA SEMESTER II BAB III


BAB III
TERBENTUKNYA NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA
A.     Politik etis dan munculnya Golongan Terpelajar Indonesia
Pemerintah Belanda memulai Politik Etis itu pada tahun 1900-an yang ditandai oleh pengangkatan J.B Van Heutsz, sebagai Gubernur Jenderal (1904-1909) dengan penasehatnya Prof. C. Snouck Hurgronye, seorang ahli budaya dan agama yang terkenal.
1.      Trilogi Politik Etis
Isi Politik etis, sebagaimana yang dikemukakan Van Deventer merupakan Trilogi, yaitu irigasi (pengairan), emigrasi / transmigrasi (perpindahan penduduk dari satu pulau kepulau yang lain), dan edukasi (pendidikan).
Politik balas budi yang dicerminkan dalam trilogi Politik Etis itu, menuru Van Deventer dengan pertimbangan sebagai berikut :
a.      Rakyat Indonesia hidup bertani, pemerintah Belanda harus membangun sarana irigasi.
b.      Rakyat Indonesia masih terbelakang, maka pemerintah harus menyebarluaskan penyelenggaraan pendidikan.
c.       Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, rakyat Indonesia tidak leluasa lagi memperluas lahan pertaniannya di Jawa, karena itu pemerintah harus menyelenggarakan program ransmigrasi dari Jawa ke luar Jawa.
Sejak itu pemerintah Belanda memperogramkan penyebarluasan pendidikan, membangun sarana irigasi, dan tahun 1905 sejumlah orang Jawa dipindahkan keluar Jawa, antara lain ke Lampung dan Deli, Sumatra Timur.
Sebenarnya gagasan Politik Etis yang dicetuskan oleh Van Deventer sangat ideal. Apalagi dengan adanya prinsip mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Namun pada prakteknya dilapangan, penyelenggaraan Politik Etis diselewengkan oleh pemerintah Belanda seiring dengan kepentingan kolonial Belanda di Indonesia. Penyelewengan itu sebagai berikut :
a.      Pendidikan yang dilaksanakan hanyalah pendidikan tingkat rendah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau peleyan-pelayan yang bisa membaca. Memeng kemudian dibuka sekolah-sekolah menengah, tetapi kebanyakan orang pribumi tidak mampu menikmatinya karena biayanya mahal.
b.      Irigasi hanya dibangun didaerah-daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda,dan
c.       Transmigrasi ke luar Jawa, khususnya di Sumatera, hanya dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha Barat di luar Jawa memperoleh tenaga kerja.
Dengan demikian Politik Etis yang dilancarkan Van Deventer gagal dalam praktik dilapangan karena pemerintah Belanda tidak memiliki itikad baik untuk menyejahterakan pribumi.
2.      Edukasi dan masa depan Indonesia
Politik Etis yang dicetuskan kaum etis dalam prakteknya telah diselewengkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi bangsa Indonesia tetap memperoleh keuntungan. Program edukasi yang dilaksanakan oleh Belanda mampu menumbuhkan golongan terpelajar di Indonesia.
Begitu program Politik Etis mulai dilaksanakan, dibukalah sekolah-sekolah. Untuk anak-anak bumi putera kalangan bawah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra kelas dua (de Tweede Klasse), sekolah yang lama pendidikannya lima tahun ini biayanya sangat mahal. Untuk anak bumi putra kelas menengah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra Kelas Satu (de Eerste Klasse), sekolah ini lama pendidikannya juga lima tahun. Namun, karena Van Heutsz dinilai kurang bermutu dalam bahasa Belanda, maka masa belajarnya diangkat menjadi enam tahun. Untuk anak Eropa didirikan sekolah khusus, yaitu ELS (Europese Lagere School).

B.      Muncul dan berkembangnya Organisasi Pergerakan
Pendidikan ternyata menghasilkan kaum intelektual (kaum cerdik pandai / berwawasan luas) di Indonesia. Kaum intelektual menumbuhkan nasionalisme yang diwujudkan dalam berbagai pergerakan nasional yang modern.
1.      Boedi Oetomo (BO)
Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali berdiri adalah Boedi Oetomo. Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa dookter pribumi ( Stovia) di Jakarta pada tanggal 20 mei 1908. Para tokoh organisasi ini adalah Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Ario Trikusumo.
Pada tanggal 3-5 oktober 1908 Boedi Oetomo melaksanakan kongres pertama di Yogyakarta, hasil keputusan kongres sebagai berikut:
a.    Boedi Oetomo tidak mengadakan kegiatan politik, tetapi kegiatan pendidikan dan budaya.
b.    Ruang gerak Boedi Oetomo dibatasi hanya untuk pulau Jawa, Madura, dengan pusat kegiatan di Yogyakarta.
c.    Raden Tumenggung Tirtokusumo, Bupati Karanganyar di angkat sebagai ketua.



2.      Sarekat Islam (SI)
Organisasi ini merupakan pengembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1909 di Jakarta atas prakarsa dari R.M. Tirtoadisuryo. Tujuan utama SDI untuk membela kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman saingan dengan para pedagang Cina.
Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongres pertama di Surabaya. Kongres itu menetapkan keputusan sebagai berikut :
a.      Sarekat Islam bukan Partai Politik
b.      Sarekat Islam tidak melawan pemerintah Hindia Belanda
c.       Haji Oemar Said Cokroaminoto dipilih menjadi ketua Sarekat Islam
d.      Kota Surabaya ditetapkan menjadi pusat kegiatan Sarekat Islam

3.      Indische Partij (IP)
Indische Partij didirikan di Bandung pada tahun 1912. Para pendirinya dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danu Dirjo Setia Budi), R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
IP merupakan organisasi politik murni yang pertama kali didirikan. Pergerakan ini berdasarkan nasionalisme (kebangsaan) Hindia (sebutan Indonesia saat itu). Hindia adalah setiap orang yang dilahirkan, dibesarkan di Hindia dan mengakui Hindia sebagai tanah airnya. Adapun tujuan IP ada dua hal, yaitu dalam jangka pendek mempersatukan seluruh bangsa Hindia. Dan dalam jangka panjang mencapai Hindia merdeka.
4.      Perhimpunan Indonesia (PI)
Pada tahun 1908 sejumlah pelajar Indonesia di negeri Belandamendirikan suatu organisasi yang bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Didirikannya perkumpulan ini bertujuan kekeluargaan semata-mata karena merasa senasib sepenanggungan di perantauan. Sebagai media komunikasi dan penyebar luas ujuan oraganisasi maka pada tahun 1916 diterbitkan majalah dengan nama Hindia Putra.
Karena kiprah PI dianggap mengancam stabilitas politik, pemerintah Belanda melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para tokoh PI. Mereka yang ditangkap diajukan ke pengadilan Den Haag pada tahun 1928 adalah Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo.





5.      Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia berdiri pada tahun 1920, dengan Semaun sebagai ketuanya. PKI merupakan pegembangan dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), suatu organisasi yang berpaham Marxis yang didirikan di Semarang pada tahun 1913 oleh Hendriek Sneevliet, seorang sosialis Belanda.
      Dalam perjuangannya, PKI menggunakan strategi garis komunis internasional, yaitu dengan melakukan penyusupan kedalam tubuh partai-partai lain. Tujuannya agar organisasi lain terpecah belah dan anggotanya beralih menjadi anggota PKI, sehingga kelak mereka dapat membentuk negara Komunis. Salah satu organisasi yang disusupi PKI adalah Sarekat Islam.

6.      Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI merupan perkembangan dari kelompok belajar (Algemeene Studie Club). Rapat yang dihadiri Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Suyudi, dan beberapa mantan anggota Perhimpunan Indonesia, diantaranya adalah Iskaq Cokroadisuryo, Budiarto, dan Sunario, berhasil membentuk organisasi pergerakan baru yang dinamakan Partai Nasional Indonesia.
PNI sangat terpengaruh oleh PI, tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Ideologi partai dikenal dengan istilah marhaenisme, yaitu suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera yang merata. Adapun perjuangan PNI didasarkan pada triologi perjuangan, yaitu kesadaran nasional, kemauaan nasianal, dan perbuatan nasional.

7.      Organisasi-Organisasi Pergerakan setelah PNI
Setelah Soekarno dipenjara, PNI dibubarkan. Selanjutnya, para tokoh PNI berusaha menggalang bekas anggota PNI untuk membentuk organisasi pergerakan baru. Sartono, salah seorang mantan tokoh PNI, membentuk Partai Indonesia (Partindo), sedangkan Moh. Hatta dan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PNI-Baru.
Partindo dan PNI-Baru melanjutkan perjuangan dan cita-cita PNI untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dikalangan rakyat. Hanya cara perjuangannya yang beda. Partindo menitikberatkan pada pembentukan organisasi massa, sedangkan PNI-Baru lebih menekan pada pendidikan politik dan sosial.

8.      Sumpah Pemuda
Seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, kaum muda pun memunculkanorganisasi pemuda. R. Satiaman, Kadarman, dan Sunardi mendirikan Tri Koro Dharmo pada tanggal 7 Maret 1915, di Jakarta. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin di kemudian hari.
Dalam kongres yang bertema Indonesia Bersatu dihadiri oleh para utusan pemuda dari berbagai daerah. Mereka setuju untuk mengembangkan persatuan pemuda-pemuda Indonesia sebagai suatu bangsa. Rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan golongan, bahasa, maupun agama. Tetapi kongres pemuda I dini dinilai kurang berhasil karena sifat kedaerahan masih melekat pengaruhnya. Oleh karena itu, lalu diadakan Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 di Jakarta.
Kongres ini berjalan sukses. Pada terakhir kongres, tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda membuat pernyataan politik bersama tentang persatuan bangsa. Pernyataan politik itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Adapun bunyi pernyatan politik yang wajib diterima sebagai asas oleh setiap organisasi kepemudaan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut :
1.      Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.
2.      Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3.      Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

C.      Menuju Negara Kebangsaan Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, merupakan keputusan atau tekad bulat politik perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini tidak dirancang atau disodorkan oleh bangsa Jepang. Tentara Jepang memang masih ada di Indonesia, tetapi dalam keadaan kalah perang dan harus tunduk kepada pemerintahan Sekutu. Salah satu tugas tentara Jepang adalah menjaga situasi di Indonesiatanpa perubahan apapun.
1.      Golongan Muda Menghadapi Situasi
a.      Hikmah kemunduran Perang Jepang
Memasuki tahun 1945, posisi Jepang dalam menghadapi Sekutu semakin tidak menguntungkan. Tanda-tanda bahwa kelak Jepang akan kalah perang sudah mulai tampak sejak tahun sebelumnya. Pendaratan Sekutu pada bulan April 1944, telah mengancam kedudukan Jepang di Indonesia. Untuk mempertahankan diri, Jepang tidak ada cara lain kecuali dengan meningkatkan bantuan kekuatan dari rakyat Indonesia. Agar usaha itu lancar, melalui Perdana Menteri Koiso Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari.

b.      Menyerahnya Jepang dan keinginan Golongan Muda
Pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintah Jepang telah menyetujui untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada saat bersamaan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta dari perjalanannya ke Saigon.
Desas-desus menyerahnya Jepang benar-benar meningkatkan ketegangan dikalangan pemuda. Mereka tidak menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI buatan Jepang. Untuk kepentingan itu, pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, beberapa pemuda mendatangi Hatta. Anak buar Syahrir dan para pemuda dari Asrama Menteng 13, juga melakukan penekanan terhadap Soekarno.

c.       Tanggapan Soekarno-Hatta
Pikiran dan keinginan pemuda di dalam menanggapi situuasi seperti diuraikan di atas, menimbulkan konflik dengan para pemimpin nasionalis. Konflik terutama terjadi dengan Soekarno-Hatta. Kedua tokoh besar itu juga berfikir secepat mungkin kemerdekaaan harus diproklamasikan. Namun dalam beberapa hal, mereka tidak dapat menyetujui cara-cara yang di usulkan oleh para pemuda.
2.      Peristiwa Rengasdengklok dan Perumusan Naskah Proklamasi
a.          Golongan Muda Menyandera Soekarno-Hatta
Sakit hati atas amarah Soekarno-Hatta, pemuda mengambil tindakan yang lebih nekat. Malam hari tanggal 15 Agustus 1945, dibawah pimpinan Soekarni dan Chaerul Saleh, para pemuda memutuskan untuk menyandera Soekarno-Hatta. Ikut serta disandera adalah Fatmawati (Istri Soekarno) dan Guntur Soekarno Putra. Para penyandera membawa mereka ke Rengasdengklok, kota kecil dibagian timur laut jakarta.

b.          Peranan Laksamana Maeda Tadashi
Peranan Maeda dalam peristiwa sekitar proklamasi cukup besar. Drama penyanderaan mungkin tidak akan berakhir pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, jika Maeda tidak berinisiatif untuk mencarinya. Setelah diketahui kedua tokoh itu berada di Rengasdengklok, ia menyuruh Soebardjo untuk menjemputnya. Setelah kembali dari Rengasdengklok sidang PPKI segera dilangsungkan.

c.          Perumusan Naskah Proklamasi
Rapat dirumah Maeda pada tengah malm tanggal 16 Agustus 1945 merupakan agenda PPKI. Para pemuda juga diundang untuk datang, diharapkan mereka dapat bergabung untuk menyusun kalimat Proklamasi yang akan dibacakan esok harinya. Setelah melalui peroses yang panjang dengan berbagai perbedaan pendapat, akhirnya pembacaan teks Proklamasi diputuskan akan dilakukan di rumah Soekarno. Waktunya juga telah ditentukan, yaitu pukul 10.00.


3.      Proklamasi Kemerdekaan dan Tindak Lanjutnya
a.      Peristiwa Besar di Pegangsaan Timur
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah peristiwa besar. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan tidak jarang diwarnai dengan serangkaian konflik, akhirnya pergerakan nasional membuahkan hasil. Baik Golongan Tua maupun Golongan Muda yang memiliki andil. Keduanya saling jalin, satu dan lainnya saling melengkapi. Peristiwa besar yang dinanti telah tiba, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa besar itu memilikin makna yang lebih besar lagi. Betapa tidak, Proklamasi Kemerdekaan sebuah bangsa dilakukan dirumah pribadi di Jalan Pegangsaan timur 56, jakarta, tempat keluarga Soekarno tinggal, menjadi saksi sejarah keagungan bangsa Indonesia pada saat itu.

b.      Mengupayakan Kelengkapan Sebuah Negara
Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa bersejarah, namun tanpa tindak lanjut yang jelas, peristiwa itu tidak akan banyak berarti. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah membentuk lembaga pemerintahan. Untuk tujuan itu perlu pedoman dasar yang tegas berupa Konstitusi (Undang-Undang Dasar). Konstitusi mutlak diperlukan oleh suatu negara merdeka yang berdaulat penuh, apalagi jika ingin menumbuhkan demokrasi.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan UUD yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh (37 Pasal), aturan peralihan (4 Pasal), dan aturan tambahan (2 Pasal), disetai penjelasan.

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Tidak ada komentar:

Posting Komentar